KPI Saran SE 2026 Gandeng Lembaga Penyiaran Perluas Jangkauan

Jakarta, Wap Loaded NG Indonesia

—

Komisioner KPI Pusat

Tulus Santoso buka suara soal ketidaktahuan sebagian masyarakat terhadap Sensus Ekonomi 2026.

Dia menegaskan hal itu diduga dipicu minimnya komunikasi publik dan maraknya hoaks yang beredar di media sosial.

Tulus menegaskan keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada petugas di lapangan, tetapi juga pada edukasi kepada masyarakat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menyarankan Badan Pusat Statistik (BPS), perlu melibatkan lembaga penyiaran untuk memperluas sosialisasi.

“Lembaga penyiaran memiliki jangkauan luas hingga ke daerah dan masih menjadi sumber informasi yang dipercaya masyarakat,” kata Tulus dalam keterangannya, Senin (3/8).

Dia mengusulkan sosialisasi dilakukan melalui iklan layanan masyarakat, program talkshow, hingga penyisipan pesan dalam program hiburan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan memahami tujuan sensus, dapat mengenali petugas resmi, serta mengetahui bahwa data yang diberikan dijamin kerahasiaannya.

Tulus menegaskan kolaborasi antara media penyiaran dan penyelenggara sensus penting untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026.

Kerahasiaan informasi

Terpisah, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memastikan seluruh informasi yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya dan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan statistik nasional.

Menurutnya, jaminan tersebut merupakan amanat Undang-Undang yang mewajibkan BPS menjaga kerahasiaan data responden. Dalam proses pendataan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya digunakan untuk memverifikasi identitas melalui sistem Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) guna memastikan kualitas data statistik.

“Data pribadi akan kami jaga kerahasiaannya dan keamanan datanya. Petugas kami tidak akan memfoto NIK, KTP ataupun kartu keluarga. Data hanya dicocokkan dengan sistem Dukcapil. Dan yang paling penting, ini sensus ekonomi, bukan sensus perpajakan,” ujar Amalia dalam Dialog FMB9 bertajuk “Satu Data Indonesia dan Kredibilitas BPS’, Senin (20/7).

(asa)

[Gambas:Video Wap Loaded NG]

Baca lagi: Korlantas-Jasa Marga Buat Skema Hadapi Nataru hingga Zero ODOL

Baca lagi: 62 Korban KMP Mutiara Sentosa II Tiba di Surabaya dari Masalembu

Baca lagi: Daftar Pemenang Kontes Layanan Dealer Toyota Tahun Ini